Sumber gambar  Founder Lippo Group Mochtar Riady menyatakan, Indonesia bisa mengacu ke Tiongkok dalam mengembangkan ekonomi digital dan masyarakat digital. Negara yang sudah 30 tahun menutup diri tersebut dinilai berhasil memanfaatkan ekonomi digital untuk memakmurkan rakyatnya. Menurut Mochtar, kemajuan teknologi pembayaran di Tiongkok sudah sangat pesat. Sehingga masyarakat yang ingin berbelanja tidak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai. Namun, hal berbeda ditemui di Jepang. Di salah satu negara maju tersebut sistem pembayaran masih konvensional, yaitu menggunakan uang tunai. “Saya beberapa bulan lalu pergi ke kota yang kelas tiga di tiongkok. Di situ saya lihat setiap orang bayar delivery dengan e-pay. Dua hari lalu saya ada diSelanjutnya

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Maksum Machfoedz mengakui, cukup lama NU sibuk dengan urusan kebangsaan. Karenanya, setelah semua tertata, PBNU kini mengalihkan fokus ke kaderisasi ekonomi. “Setelah semuanya settled, kini PBNU intensifkan upaya ekonomi,” kata Maksum kepada Republika.co.id, Selasa (28/3) malam. Maksum mengatakan, PBNU turut membentuk Himpunan Pengusaha NU, Asosiasi Petani Garam NU (Aspegnu) dan Himpunan Pengusaha Santri. Itu semua, kata dia, bertujuan untuk membangun itikad dan perjuangan ekonomi agar terencana. Selain itu, ada pula Lembaga Perekonomian NU (LPNU), Lembaga Pembangunan Pertanian NU (LPPNU) dan banyak lagi lembaga yang dibentuk. Ia menilai, itu semua cuma jadi salah satu cara mengejar ketertinggalanSelanjutnya

Krisis moneter 1998 membuat banyaknya kepailitan bagi para pengusaha. Di mana, defisit ekonomi Indonesia mencapai 13%. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan, di saat itu, hampir semua pengusaha besar melarikan diri atau bahkan ‘mempailitkan’ diri. Hanya saja, ekonomi Indonesia tumbuh berkat adanya UMKM. “Tapi kita beri penghargaan untuk UMKM. Tapi kenapa hanya sampai kelas menengah,” ujarnya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (27/3/2017). Belajar dari hal ini , jumlah pelaku ekonomi Indonesia harus ditingkatkan. Dengan begitu, maka ekonomi Indonesia tetap dapat tumbuh hingga mencapai target yang diharapkan. “Pelaku ekonomi kita semakin hari semakin banyak. Kesebelasan politik sudah ada ganti nya tapiSelanjutnya

Presiden Joko Widodo berencana merilis paket kebijakan ekonomi tambahan. Paket ini diharapkan mampu mengurangi angka ketimpangan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, kondisi kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan bagi negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Saat ini gini rasio Indonesia di level 0,397, lebih rendah dari posisi sebelumnya yang mencapai 0,40. Namun Jokowi menyebut pemerintah tidak bisa berpuas diri. “Tapi angka itu sudah lampu kuning dan menuju lampu merah tingkat kesenjangan kita,” ujar Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) XVI, Senin (27/3). Jokowi pun membandingkan, kesenjangan ekonomi Indonesia dengan negara lain. Menurutnya, ada jurang yang memisahkan si kayaSelanjutnya

Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) akan menerbitkan standar rancangan akuntansi untuk sukuk. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan pencatatan sukuk pada balance sheets dan memberikan informasi yang transparan pada issuer. Standar yang dirancang oleh AAOIFI ini diikuti oleh sejumlah lembaga keuangan islam di dunia. Dilansir Reuters, Jumat (24/3), AAOIFI telah membentuk kelompok kerja untuk menyusun standar syariah sukuk yang meliputi kepatuhan instrumen sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Akhir tahun lalu, Islamic Financial Services Board (IFSB) telah menyusun pedoman tersendiri untuk produk-produk modal syariah yang berfokus pada sukuk. Standar baru ini disebut bisa membuat sukuk lebih populer bagi emiten dan investor. Sebab, selama iniSelanjutnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (13/2/2017). Negara-negara G20 menaruh perhatian khusus kepada ekonomi digital yang berkembang pesat. Apalagi, perusahaan teknologi kerap menghindar dari kewajiban membayar pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, negara-negara G20 sudah memiliki kesepakatan untuk menyikapi perkembangan ekonomi digital tersebut. “Kami membahas cukup detail dalam menghadapi digital economy, dari sisi (lembaga) pajak akan diperkuat,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/3/2017). Salah satu bentuk penguatan lembaga pajak itu, tutur Ani yakni dengan meningkatkan kerja sama antara lembaga pajak negara-negara G20. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci kerja sama itu. Diharapkan peningkatan kerja sama itu mampu membuat perusahaan-perusahaan teknologiSelanjutnya

Gambar: Merdeka.com Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan sumber daya manusia (SDM) ekonomi digital Indonesia perlu dikembangkan. “Ekonomi digital Indonesia perlu kita kembangkan sumber daya manusianya, pengembangan digital harus berdasarkan kemampuan inteletualitas kita,” kata Rudiantara saat membuka secara resmi kegiatan “Bekraf Development Day” di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. Bekraf Development Day 2017 merupakan kali kedua digelar di Kota Bogor oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Deputi Infrastruktur dengan jumlah kepesertaan mencapai 1.000 peserta. Bekraf Development Day (BDD) Bogor dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kepala Benkraf Triawan Munaf, serta sejumlah stakeholder didukung pula Asosiasi Game Indonesia. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebutkanSelanjutnya